Pendidikan di Indonesia kualitasnya masih rendah. Masalah klasik dari dunia pendidikan Indonesia adalah kekurangan guru dan tidak meratanya sebaran tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau istilah sekarang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sejak tahun 2018 pemerintah melarang pemda dan sekolah mengangkat guru honorer. Pemerintah menghendaki guru yang mengajar di sekolah statusnya adalah PNS atau ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tapi kenyataannya penerimaan PNS tahun 2018 belum dapat mencukupi kebutuhan guru. Dan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja masih dipending karena belum siapnya pemerintah daerah.
Bantuan Operasional Sekolah 2019 atau biasa disebut BOS Reguler 2019 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2O19 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler' Bahwa guru honor yang mendapatkan pembayaran honor melalui Dana BOS merupakan guru honor yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah Daerah.
Untuk menindaklanjutinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ogan Komering Ulu Timur meminta Kepala Sekolah untuk dapat mengusulkan guru honor di satuan kerjanya yang belum memiliki Surat Perjanjian Keria (SPK) TKS dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :
- Memiliki kualifikasi akademik S1/D-lV dan linear dengan mata pelajaran diampu;
- Analisis Kebutuhan Guru yang ditanda tangani Kepala Sekolah; Rumus Kebutuhan Guru ( JJM Kurikulum x Jumlah Rombel ) + ( JJM Tugas Tambahan ) I 24 Sisa > = 0,5 dibulatkan ke atas.
- SK Pembagian Tugas Tahun Pelajaran 201812019.
Berikut ini admin bagikan contoh Format Analisis Kebutuhan Guru Sekolah Dasar yang pernah admin buat untuk melengkapi temuan inspektorat pada tahun 2017. Anda dapat mengunduhnya pada link dibawah ini:
Versi 1
FORMAT ANALISIS KEBUTUHAN GURU
Versi 1
FORMAT ANALISIS KEBUTUHAN GURU
Demikianlah Form Analisis Kebutuhan Guru yang dapat admin bagikan semoga bermanfaat.
Share This :
0 comments